Workshop Persaingan Usaha

Kamis (30/1), Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengadakan Workshop Persaingan Usaha dengan Tema Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019

Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber yaitu dengan menyediakan tempat sampah yang terpilah dan menggunakan sarana tempat sampah seperti ini bisa dikembangkan di Desa atau di Komunitas masyarakat. 

Rapat Koordinasi Terkait Pelaksanan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)

Rapat Koordinasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dam HAM Bali terkait pelaksanan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Kamis (16/1)

Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Badung

Menerima Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Nias Selatan

Rabu (15/1), Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk mendapatakan masukan atau referensi Perda terkait dengan Peningkatan Asli Daerah dari segi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda terkait dengan Pengembangan Kepariwisataan di Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Konsultasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

Selasa (7/1) Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar melakukan konsultasi ke Subbagian Dokumentasi Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali terkait pengisian e-repoting tahunan pada Web JDIHN.

MENERIMA KUNJUNGAN BIRO HUKUM KALIMANTAN TIMUR

selasa (17/12) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali menerima kunjungan dari Bagian Hukum Kalimantan Timur yang berjumlah tiga orang yang terdiri dari Kepala Bagian dan 2 staf, diterima langsung oleh kasubag dokumentasi dan staf dokumentasi hukum.

Menerima Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatra Utara

Selasa (10/12) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali menerima Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatra Utara diterima oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota Bali I Putu Suarta SH, MH dan Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Tjok Istri Srimas Pemayun, SH, MH.

MENERIMA KUNJUNGAN DARI BIRO HUKUM DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH

Senin (09/12) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali melalui Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan menerima tamu dari Biro Hukum Bina Keuangan Daerah terkait produk hukum pengelolaan keuangan daerah,

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI ANGGOTA JDIH/PERPUSTAKAAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI TAHUN 2019

Rabu (27/11) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan kegiatan rapat koordinasi anggota JDIH dalam rangka pengelolaan JDIH/Perpustakaan Hukum dan HAM yang bertempat di Ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, peserta rapat yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum anggota JDIH seluruh Kab/Kota di Provinsi Bali.

KONSULTASI DAN KOORDINASI KE BPHN

Sub bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali melakukan konsultasi dan koordinasi terkait aplikasi ILDIS dan E- Reporting tahunan ke Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN) kamis (7/11)

Pelaksanaan Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik Bulan Oktober 2019

Gerakan Semesta Berencana Bali Resik Sampah Plastik di gelar di pasar Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang di buka dengan Sambutan Bupati Tabanan dan di lanjutkan dengan gerakan Bali Resik Sampah Plastik (18/10)

Menerima Kunjungan DPRD Kabupaten Buleleng

menerima kunjungan DPRD Kabupaten Buleleng konsultasi terkait pembangunan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum di ruang kerja bagian peraturan perundang-undangan Provinsi, Jumat (18/10).

JDIH Provinsi Bali Peringkat Pertama Tingkat Nasional

Jakarta-Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih penghargaan atas penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang menganugerahkan penghargaan peringkat pertama (I) tingkat nasional untuk Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.

Rapat Rancangan Peraturan Bupati Badung Tentang Penulisan Angka Rupiah Dalam Dokumen Perpajakan Daerah

Rapat Raperbup tentang Penulisan Angka Rupiah dalam Dokumen Perpajakan Daerah pada hari Rabu, 4 September 2019 bertempa di Wiswa Sabha Pratama

Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

selasa, (30/7) bertempat di Wiswa sabha Pratama, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infoirmasi Hukum di lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang di buka langsung oleh Bapak Asisten III Setda Provinsi Bali , tujuan dari Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Infoirmasi Hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para petugas pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, jumlah peserta yang hadir dalam acara tersebut berjumlah 40 orang yang terdiri dari Bagian Hukum dan sekretariat DPRD Kab/kota, acara tersebut berlangsung selama satu hari.

Gerakan Bali Resik Sampah Plastik

Jumat (5/7), Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali mengikuti kegiatan Gerakan Bali Resik Sampah Plastik di Lapangan Pantai Padang Galak Desa Kesiman Petilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah

Selasa (2/7) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, melaksanakan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Umum Energi Daerah sosialisasi di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali tujuan dari sosialisasi tersebut adalah mencari masukan dan harmonisasi Rancangan Perda Provinsi Bali Tentang Rencana Umum Energi Daerah.

Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM Tahun 2019

Rabu Tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali diadakannya Rapat Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah HAM dalam rangka menyamakan persepsi dan mengoptimalkan pelaksanaan Pelaporan Aksi HAM Kabupaten/Kota se-Bali, serta Pelaksanaan Pelaporan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan mengundang aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kab/Kota se- Bali

Uji Publik Rancangan Peraturan Gubernur Bali Tentang Energi Bersih

Pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Gubernur Bali mengundang para praktisi,…