DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru pada Rabu (26/8) di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.
Terbitnya Pergub Bali ini merupakan sebagai tindaklanjut atas keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah,
Dalam penjelasannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dikeluarkannya Pergub ini sebagai bagian upaya Pemprov Bali memulihkan citra pariwisata Pulau Dewata di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan kepercayaan penuh dari wisatawan domestik dan mancanegara terhadap kondisi serta penanganan virus bermula di Wuhan ini.Baca selengkapnya
Kami segenap keluarga besar Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA ke 75, pda 17 Agustus 2020.MERDEKA MERDEKA MERDEKA!!!Baca selengkapnya
Kami segenap keluarga besar Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengucapkan DIRGAHAYU PROVINSI BALI ke 62, 14 Agustus 2014 Dukung Pola Pembangunan Melalui "Penyucian Jiwa dan Alam Semesta Tatanan Kehidupan Bali Era Baru" dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"Baca selengkapnya
RAPAT PEMBAHASAN AWAL PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2011 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA, di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Jumat (14/8/2020)Baca selengkapnya
Bagi Kepala OPD yang nanti akan menyampaikan pemaparan perkembangan Reformasi Birokrasi harus mampu memfokuskan pada outline, hanya menjabarkan hal terpenting yang menjadi inti dari pemaparan. Saat evaluasinRB, Kepala OPD harus hadir dan tidak diwakili. Progres reform harus mengacu pada perubahan yang menjelaskan secara utuh dan nyata dalam pelaksanaan sehari-harinya. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri gladi pelaksanaan pemaparan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (13/8).Baca selengkapnya
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
_md.jpeg)
_md.jpg)
