Jumat, 20 Mei 2022 bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, Biro Hukum yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta Staf Pelaksana Teknis Pengelola JDIH Menghadiri Acara Pengintegrasian Anggota JDIHN TA 2022. adapaun peserta dari Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Universitas di bali, materi yang dipaparkan oleh Bpk Diden dari Pusat JDIHN yaitu sosialisasi terkait Permenkumham 8 Tahun 2019, pembuatan abstrak dan pengisian metadata peraturan.Baca selengkapnya
Selasa, 12 april 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima kunjungan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Bpk Gary Christian Barus, SH di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi yang Bali, yang diterima langsung oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Ibu Dayu Susanthi) beserta staf teknis Pengelola JDIH, tujuan Kunjungan tersebut dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi JDIH Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.Baca selengkapnya
(Badung,29/03/2022) Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Ibu Dayu Susanthi) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.Baca selengkapnya
(Tabanan,28/03/2022) Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Baca selengkapnya
(Denpasar, 22 Maret 2022) Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro beserta Tim Agen Perubahan lainnya mengikuti acara Bincang Santai Agen Perubahan dengan Tema : Membangun Kesadaran Berperilaku Anti Koruptif bagi ASN Pemerintah Provinsi Bali melalui Aplikasi Zoom MeetingBaca selengkapnya
(Gianyar,22/03/2022) Tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang diwakili oleh Ibu Ni Wayan Armasanthi selaku Plt. Kepala Bidang Hukum dan Tim dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Sub Koordinator Unit Substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya (Ibu Dayu Susanthi) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Acara kegiatan Monev Pengelolaan JDIH tersebut di terima secara langsung di Ruang Rapat DPMPTSP Kab. Gianyar oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gianyar (Bpk. Ketut Sedana) beserta staf, Kabag DPRD Kabupaten Gianyar (Bpk. I Wayan Ardana) beserta staf dan Kabid Diskominfo Kab Gianyar (Bpk. I Dewa Gde Wahyudi).Baca selengkapnya
Selasa, 08 Maret 2022 Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengikuti kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali (Jamaruli Manihuruk), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bali (Constantinus Kristomo), Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN (Drs. Yasmon), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali (I Gede Indra Dewa Putra), Kepala Bidang Hukum (I Gusti Putu Milawati), Bagian Hukum Kota/Kabupaten se-Provinsi Bali, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, serta Sekretariat DPRD Kota/Kabupaten se-Provinsi Bali.Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk optimalisasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi serta ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat,serta peningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik yang optimal.Baca selengkapnya
Kamis, 10 Pebruari 2022, Biro Hukum Setda Provinsi Bali dalam hal ini diwakili oleh Unit substansi Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya mengikuti undangan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom, acara ini sebagai bentuk pelaksanaan peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai Pusat JDIHN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Acara ini di hadiri Permerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Drs. Yasmon), Kapusdok menyampaikan kita harus memantapkan langkah dalam upaya mendorong JDIH Daerah agar berjalan secara efektif dan kedepannya BPHN lebih fokus kedalam pengelolaan dokumen dan pengisian Metadata. Baca selengkapnya
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
