DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru pada Rabu (26/8) di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.
Terbitnya Pergub Bali ini merupakan sebagai tindaklanjut atas keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah,
Dalam penjelasannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dikeluarkannya Pergub ini sebagai bagian upaya Pemprov Bali memulihkan citra pariwisata Pulau Dewata di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan kepercayaan penuh dari wisatawan domestik dan mancanegara terhadap kondisi serta penanganan virus bermula di Wuhan ini.Baca selengkapnya
Minggu, 7 November 2021, Tim Agen Perubahan Provinsi Bali mengikuti Rapat Virtual dengan tema "Internalisasi Core Values & Employer Branding ASN Bagi Agen Perubahan Provinsi Bali"
Baca selengkapnya
Jakarta, Rabu 3 November 2021, Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang di wakili oleh Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya menghadiri undangan kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Imformasi Hukum (JDIH) di lingkup Pemerintah Daerah acara tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari, 3 s.d 5 November 2021 bertempat di Mercure Hotel Cikini Jakarta, kegiatan dilaksanakan secara hybird (kombinasi) yaitu tatap muka (luring) dengan memperhatikan protokol kesehatan dan melalui video conference (daring).Baca selengkapnya
Mari semeton ikuti “Pendaftaran Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali Periode 2021-2026”Baca selengkapnya
Denpasar, Kamis, 17 Juni 2021 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali memimpin Rapat pembahasan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umm Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi BaliBaca selengkapnya
Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada hari Selasa, 25 Mei 2021 Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Bali pada Gedung Unit I lantai I kantor Gubernur Bali yang dibuka langsung oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang – undangan Provinsi yang mewakili Kepala Biro Hukum dengan Narasumber dari Dinas kearsipan dan perpustakaan Bali yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Diskominfo Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Infromatika serta narasumber Pusat dari BPHN Kepala Pusat (Kapus) Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan peserta sebanyak 50 orang secara daring /virtual yang terdiri dari Kanwil Hukum dan HAM Bali, BPK perwakilan Bali,Bagian Hukum Kab/kota sebali, Sekretariat DPRD Provinsi,kab/Kota sebali, KPU kab/kota seluruh bali dan Fakultas Hukum Universitas Swasta dan Negeri di bali.Baca selengkapnya
Jumat, 12 November 2021, Biro Hukum Setda Provinsi Bali menerima kunjungan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili ( Kade Derik Yunita sari) di Ruang Rapat Biro Hukum, Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala Sub Bagian Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya beserta staf teknis Pengelola JDIH, tujuan Kunjungan tersebut dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan JDIH pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali, baik secara fisik maupun secara teknis dari segi Teknologi Informasi. Selain diskusi, kegiatan monev juga dilanjutkan dengan melihat perpustakaan JDIH Provinsi Bali secara fisik.Baca selengkapnya
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
_md.jpeg)
