DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Baru pada Rabu (26/8) di Gedung Gajah, Jaya Sabha, Denpasar.
Terbitnya Pergub Bali ini merupakan sebagai tindaklanjut atas keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah,
Dalam penjelasannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa dikeluarkannya Pergub ini sebagai bagian upaya Pemprov Bali memulihkan citra pariwisata Pulau Dewata di tengah pandemi Covid-19 yang memerlukan kepercayaan penuh dari wisatawan domestik dan mancanegara terhadap kondisi serta penanganan virus bermula di Wuhan ini.Baca selengkapnya
Mari semeton ikuti “Pendaftaran Peserta Seleksi Penerimaan Calon Anggota Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah Bali Periode 2021-2026”Baca selengkapnya
Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada hari Selasa, 25 Mei 2021 Biro Hukum Setda Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Bali pada Gedung Unit I lantai I kantor Gubernur Bali yang dibuka langsung oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang – undangan Provinsi yang mewakili Kepala Biro Hukum dengan Narasumber dari Dinas kearsipan dan perpustakaan Bali yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Diskominfo Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Infromatika serta narasumber Pusat dari BPHN Kepala Pusat (Kapus) Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan peserta sebanyak 50 orang secara daring /virtual yang terdiri dari Kanwil Hukum dan HAM Bali, BPK perwakilan Bali,Bagian Hukum Kab/kota sebali, Sekretariat DPRD Provinsi,kab/Kota sebali, KPU kab/kota seluruh bali dan Fakultas Hukum Universitas Swasta dan Negeri di bali.Baca selengkapnya
Denpasar, Kamis, 17 Juni 2021 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali memimpin Rapat pembahasan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umm Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi BaliBaca selengkapnya
Kamis, 24 Juni 2021, bertempat di Ruang rapat Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Balj yang Diwakili Oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang - undangan Provinsi menerima Kunjungan Kerja dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam rangka Konsultasi terkait Pengelolaan JDIH. Baca selengkapnya
Denpasar-8 Juni 2021, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali melalui Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Tugas Tim Saber Pungli Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Utama Inspektorat Provinsi Bali.Baca selengkapnya
Selamat Pagi semeton, jangan lupa ramaikan pameran pembangunan Provinsi Bali Th 2021. Khusus Senin, 16 Agustus 2021 akan ada talkshow dengan tema "Waspada Investasi dan Pinjaman…
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
