RAPAT PEMBAHASAN AWAL PERGUB NOMOR 11 TAHUN 2011 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA, di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Bali Jumat (14/8/2020)Baca selengkapnya
Bagi Kepala OPD yang nanti akan menyampaikan pemaparan perkembangan Reformasi Birokrasi harus mampu memfokuskan pada outline, hanya menjabarkan hal terpenting yang menjadi inti dari pemaparan. Saat evaluasinRB, Kepala OPD harus hadir dan tidak diwakili. Progres reform harus mengacu pada perubahan yang menjelaskan secara utuh dan nyata dalam pelaksanaan sehari-harinya. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri gladi pelaksanaan pemaparan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (13/8).Baca selengkapnya
Kami segenap keluarga besar Biro Hukum Setda Provinsi Bali mengucapkan DIRGAHAYU PROVINSI BALI ke 62, 14 Agustus 2014 Dukung Pola Pembangunan Melalui "Penyucian Jiwa dan Alam Semesta Tatanan Kehidupan Bali Era Baru" dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali"Baca selengkapnya
Rabu, (05/07) Biro Hukum Setda Provinsi Bali Menerima audensi dari Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang berjumlah enam orang yang dalam kesempatan ini diterima oleh Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kab/kota Dalam kesempatan tersebut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi dan masukan - masukan terkait Peraturan Pelaksana Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang bendega. HNSI meminta agar Pergub dapat segera diterbitkan dan dapat dilibatkan dalam penyusunan Pergub pelaksnaan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang Bendega.Baca selengkapnya
JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
_md.jpg)
