JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BALI

Konsultasi Produk Hukum

BerandaLayananKonsultasi Produk Hukum
Urutkan:
Terbaru Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
  • bolehkah APBDES berlaku surut?
    • 2 Tahun yang lalu
    • Tidak dikategorikan
    • 1 Tanggapan

    penetapan APBdes diundur karena penetapan APBD per 31 Desember , dan juga penyesuaian regulasi Permendagri 20 Tahun 2018

    • Oleh: Santa Purwa
    • Bagian Hukum Jembrana
    • Dijawab oleh: Tim Konsultasi Hukum
    TERJAWAB
Total:1
Cari Pertanyaan

Tautan

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 224671
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit III Lantai 2, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id

Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?

© 2021. JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM PEMERINTAH PROVINSI BALI - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali