JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950
Tambahan Dan Perubahan Uu Pajak Peredaran 1950 (uu Darurat No.12 Th.1950) (ln No.80 & Tln No.73).
Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950
Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951. (ln No.81 & Tln No.74).
Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia. (ln No.82 & Tln No. 75).
Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950
Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (ln No.83 & Tln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950. (ln No.84 & Tln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 15 Zegelverordening 1021 (ln No.85 & Tln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951
Perubahan Rechtenordonnantie(staadsblad 1882 No.240 Jo, Staatsblad 1931 No.471. (ln No.10 & Tln No. 82). Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951
Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951
Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staadsblad 1916 No.47 (ln No.14 & Tln No.85).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951
Tambahan Uu Darurat No.37 Th.1950 Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 Ordonansi Padjak Upah Dan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932. (ln No.15 & Tln No.86).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951
Mengubah Grondhuurordonnantie (staadsblad 1918 No.88) & Vorstenlandsch Grond Huurreglement (staatsblad 1918 No.20) (ln No.25 & Tln No.91).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad 1948 No.141) (ln No.26 & Tln No.92).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A Jg Dilampirkan Pada Rechtenordonnantie (staatsblad 1931no.471 (ln No.39 & Tln No.110).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951
Memperpandjang Berlakunja Opcenten Atas Beberapa Matjam Tjukai (ln No.43 & Tln No.115).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951
Pentjabutan Kembali Peraturan Gadji Militer (ln No.69).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951
Penetapan Berlakunja Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Tentara Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. (ln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Mengubah Ordonnantie Bijzondere Strafbe Palingen (staatsblad 1948 No.17) Dan Uu Ri Dahulu No.8 Tahun 1848. (ln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954
Pemungutan Tambahan Pembajaran Atas Pengiriman Keluar Negeri (ln No.22 & Tln No.525).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1954
Mengubah Uu Darurat No.19 Th.1950 ( Ln Th.1950 No.28) Ttg Pengaturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kpd Para Anggota Tentara Angkatan Darat (ln No.50 & Tln No.566).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1954
Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonoom Dalam Keadaan Dprd/dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Mendjalankan Tugas Kewadjibannja. (ln No.54 & Tln No.573).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali