Peraturan Perundang-undangan – JDIH Pemerintah Provinsi Bali

Urutkan:

Pertama

Terakhir

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 428 kali
Diunduh kali

Kewajiban Anggauta Angkatan Perang Untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan (ln No.84 & Tln No.344),

Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 268 kali
Diunduh kali

Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (ln No.88 & Tln No.345).

Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 276 kali
Diunduh kali

Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (ln No.87 & Tln No.346).

Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 289 kali
Diunduh kali

Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun 1953 Dan Berikutnya. (ln No.90 & Tln No. 356).

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 283 kali
Diunduh kali

Penetapan Opsenten Bea Masuk (ln No.7 & Tln No.350).

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 291 kali
Diunduh kali

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan(ln No.8 & Tln No.351).

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 488 kali
Diunduh kali

Pembentukan (resmi) Daerah Otonom Kab./ Daerah Istimewa Tingkat Kab. & Kota Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Kalimantan (ln No.9 & Tln No.352).

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 292 kali
Diunduh kali

Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin Dan Sebagainya Selama Th.1953. (ln No.11 & Tln No.354).

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 269 kali
Diunduh kali

Menaikkan Jumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.22 & Tln No.373).

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 313 kali
Diunduh kali

Memperpanjang Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Termaksud Dlm Psl 3 Ayat 2 Ordonansi(staatsblad Utk Indonesia 1948 No.141) (ln No.25 & Tln No.375).

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 275 kali
Diunduh kali

Ancaman Hukuman Thd Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin(ln No.51 & Tln No.424).

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 276 kali
Diunduh kali

Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Militer Termaksud Dlm Pasal 34- Ayat 5 Staatsblad 1939 No.582 Sebagaimana Telah Diubah Dan Atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan(ln No.54 & Tln No.432).

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1953

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 336 kali
Diunduh kali

Pengawasan Orang Asing. (ln No.64 & Tln No.463).

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1954

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 285 kali
Diunduh kali

Mempersatukan Opsenten Jang Berlaku Dalam Th.1953, Atas Tjukai Dari Beberapa Djenis Barang Dalam Pokoknja Kenaikan Djumlah Tjukai Atas Alkohol Sulingan Dlm Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea-masuk Atas Bir (ln No.1 & Tln No.500).

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 271 kali
Diunduh kali

Mentjabut Sifat Sebagai Alat Pembajar Jang Sah Dari Uang Kertas Pemerintah Jang Di Keluarkan Sebelum Penjerahan Kedaulatan(ln No.5 & Tln No.501).

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1954

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 398 kali
Diunduh kali

Mengubah Indonesische Comptabiliteitswet(staatsblad 1925 No.448) Dan Indonesische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No.419). (ln No.6 & Tln No.502).

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 267 kali
Diunduh kali

Menetapkan Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Jang Termaksud Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No.141) Untuk Selandjutnja (ln No.12 & Tln No.498).

Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1950

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 306 kali
Diunduh kali

Pungutan Tambahan Pokok Pajak Mengenai Pajak Kekayaan & Pajak Perseroan Th.1951 (ln No.77 & Tln No.70 ).

Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 297 kali
Diunduh kali

Penetapan Berlakunya Uu, Uu Darurat Dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ln No.78 & Tln No. 71).

Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 333 kali
Diunduh kali

Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. (ln No.79 & Tln No. 72).

Total:168

Pertama

Terakhir

Cari Produk Hukum

Judul:

Tipe Dokumen

Jenis Dokumen

Tahun

Nomor

Status

Monografi Hukum

Hukum Perikanan Nasional dan Internasional

Jenis Peraturan Terpopuler

Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Tweets by birohukumbali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali