Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952
Kenaikan Tarip-pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (ln No.2 & Tln No. 184).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-tanah Dan Barang-barang Yang Tetap Lainnya Yg Mempunyai Titel Eropah. (ln No.1 & Tln No.182).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dlm Psl 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Utk Indonesia 1948 No.141) (ln No.122 & Tln No.181)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-masuk(ln No.104 & Tln No.163).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951
Perubahan Dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (ln No.103 & Tln No.162).
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (ln No.98 & Tln No.161).
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Dan Sebagainja. (ln No.96 & Tln No.159).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 Dan Penetapan Peraturan Baru Ttg Mata-uang (ln No.95 & Tln No.158)
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951
Pemungutan Padjak-pendjualan. (ln No.94 & Tln No.157).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunja Uu Padjak Peredaran 1950. (ln No.93 & Tln No.156).-
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951
Penimbunan Barang-barang
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan Dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (ln No.87
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (ln No.86 & Tln No.151).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
B U R S A (ln No.79 & Tln No.147).
Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950
Mencabut Kembali Uu Darurat No.6 Th.1950 (ln No.7). (ln No.66 & Tln No.53).
Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950
Perubahan Tariefordonnantie (staatsblad 1910 No.628 Jo. Staatsblad 1934 No.471). (ln No.65 & Tln No.47)
Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950
Mengubah Uu Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Ris. (ln No.74 & Tln No.65).
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950
Pemungutan Cukai-bea Berat-barang (ln No.63 & Tln No.44).
Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (ris). (ln No.57 & Tln No.38)
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial