JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952
Kenaikan Tarip-pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (ln No.2 & Tln No. 184).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-tanah Dan Barang-barang Yang Tetap Lainnya Yg Mempunyai Titel Eropah. (ln No.1 & Tln No.182).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dlm Psl 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Utk Indonesia 1948 No.141) (ln No.122 & Tln No.181)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-masuk(ln No.104 & Tln No.163).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951
Perubahan Dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (ln No.103 & Tln No.162).
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (ln No.98 & Tln No.161).
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Dan Sebagainja. (ln No.96 & Tln No.159).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 Dan Penetapan Peraturan Baru Ttg Mata-uang (ln No.95 & Tln No.158)
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951
Pemungutan Padjak-pendjualan. (ln No.94 & Tln No.157).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunja Uu Padjak Peredaran 1950. (ln No.93 & Tln No.156).-
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951
Penimbunan Barang-barang
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan Dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (ln No.87
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (ln No.86 & Tln No.151).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
B U R S A (ln No.79 & Tln No.147).
Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950
Mencabut Kembali Uu Darurat No.6 Th.1950 (ln No.7). (ln No.66 & Tln No.53).
Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950
Perubahan Tariefordonnantie (staatsblad 1910 No.628 Jo. Staatsblad 1934 No.471). (ln No.65 & Tln No.47)
Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950
Mengubah Uu Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Ris. (ln No.74 & Tln No.65).
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950
Pemungutan Cukai-bea Berat-barang (ln No.63 & Tln No.44).
Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (ris). (ln No.57 & Tln No.38)
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…
Dokumen Langka
Dokumen Langka

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali