Peraturan Perundang-undangan – JDIH Pemerintah Provinsi Bali

Urutkan:

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 334 kali
Diunduh kali

Pengubahan Uu No.6 Th.1950 (ln Th.1950 No.53) Ttg Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan. (ln No.1 & Tln No.1493)

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 309 kali
Diunduh kali

Tanda-tanda Penghargaan Utk Anggota Angkatan Perang. (ln No.41 & Tln No.1567)

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 342 kali
Diunduh kali

Urusan Perumahan. (ln No.43 & Tln No.1569)

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 293 kali
Diunduh kali

Kedudukan Hukum Apotek Darurat. (ln No.137 & Tln No.1668)

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 324 kali
Diunduh kali

Pengubahan & Tambahan Uu No.65 Th.1958 Ttg Pemberian Tanda2 Kehormatan Bintang Sakti & Bintang Darma (ln 1958 No.116) (ln No.153 & Tln No.1681).

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 305 kali
Diunduh kali

Penggantian Peraturan Ttg Bintang Gerilya Sebagai Termaktub Dlm Pp No.8 Th.1949. (ln No.154 & Tln No.1682).

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 539 kali
Diunduh kali

Penambahan Uu Darurat No.7 Th.1955 (ln Th.1955 No.27) Ttg Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak-pidana Ekonomi. (ln No.156 & Tln No.1684).

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950

24 August 2012
Undang-Undang Darurat
Dilihat 387 kali
Diunduh kali

Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur (ln No.86)

Total:168

Pertama

Cari Produk Hukum

Judul:

Tipe Dokumen

Jenis Dokumen

Tahun

Nomor

Status

Monografi Hukum

Pokok- pokok Hukum Tata Negara Indoensia Pasaamandemen UUD 1945

Jenis Peraturan Terpopuler

Biro Hukum Setda Provinsi Bali

Tweets by birohukumbali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali