JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
Perubahan Atas Permendagri No.7 Tahun 2006 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemda.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007
Manajemen Pendataan Profil Desa Dan Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Cilacap Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenda-raan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permen-dagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Ttg Apbd Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007
Standarisasi Sarana, Prasarana Dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007
Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Hiv Dan Aids Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran Dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2007 Ttg Penghitungan Dasar Pengenan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007
Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007
Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Deli Serdang Dengan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali