JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Depdagri Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008
Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Depdagri Dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Belitung Dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah Dengan Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008
Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008
Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Ttg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Berm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2008
Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Lapangan Udang Dan Lapangan Kerisi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali