JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008
Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008
Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2008
Penetapan Kab. Kampar Dan Kab. Rokan Hulu Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Sumur-sumur Blok Langgak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008
Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan Bersama Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalih
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008
Rumpun Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008
Penerimaan Dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari Dan Kepada Pihak Asing.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008
Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Paj
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2008
Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007
Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali