JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007
Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007
Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007
Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2007
Kabupaten Batang Dengan Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Da
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007
Uraian Tugas Subbagian Dan Seksi Di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007
Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2007
Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
Perencanaan Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007
Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2007
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2007
Batas Daerah Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2007
Batas Daerah Kota Yogyakarta Dengan Kab. Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali