Perubahan Ketiga Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993 Tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji Dan Bendaharawan Khusus Penerima Serta Atasan
Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Dikabupaten Daerah Tingkat Ii Badung Tahun 1991/1992
Perubahan Pertama Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 13 April 1993 Nomor 153 Tahun 1993 Tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek Dan Pemimpin Proyek Anggaran Pendapat- An Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Penetapan Penomoran Rumah Jabatan Dan Penunjukan Menempati Rumah Jabatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Pendirian Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan (plpdk) Tahun Anggaran 1993/1994
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Perubahan Keempat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993 Tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji Dan Bendaharawan Khusus Penerima Serta A
Ijin Pengambran Air Bawah Tanah
Penetapan Pemuda Pelopor Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993penetapan Pemuda Pelopor Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Surat Keterangan Fiskal Daerah Pendaftaran Mutasi Kendaraan Bermotor Dalam Satu Wilayah Kabupaten/kotamadyadaerah Tingkat Ii Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Penetapan Desa/kelurahan Pelaksana P-4 Teladan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Penetapan Juara Lomba Simulasi P-4 Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah
Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 15 Tahun 1993 Tentang Penetapan Sisaperhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Tahun Anggaran 1992/1993

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial