JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005
Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005
Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota Serta Pejabat Struktural Eselon Ii Di Lingkungan Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005
Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa Dan Kelurahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005
Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005
Penentuan Batas Wilayah Kota Bontang Dengan Kabupaten Kutai Timur Dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Agam Dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bogor Dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali