JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2016
Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah Tahap Iv
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Daerah Tahap Iii
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016
Standar Operasional Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Tahap Ii
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016
Kartu Identitas Anak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015
Pedoman Pengelolaan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Pokok- pokok Hukum Tata Negara Indoensia Pasaamandemen UUD 1945
Pokok- pokok Hukum Tata Negara Indoensia Pasaamandemen…
 Titik Triwulan Tutik, SH., MH
Hukum Pidana bagian khusus ( kuhp buku II ) JILID 2
Hukum Pidana bagian khusus ( kuhp buku II ) JILID…
 Brig. Jen. Pol. drs. H. A.K. Moch Anwar S.H (dading)
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
H. Bohari, SH., MS
Dasar- Dasar Hukum Perdata Internasional Jilid I
Dasar- Dasar Hukum Perdata Internasional Jilid…
 Djasadin Saragih, SH
Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbahurui
Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbahurui
 Pengantar : Prof. Padmo Wahjono, SH, dan Komentar : DR.…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali