JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2017
Batas Daerah Kutai Kartanegara Dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Gorontalo Dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Donggala Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo Dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017
Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Katingan Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Seruyan Dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Lampung Tengah Dengan Kota Metro Dan Batas Daerah Kabupaten Lampung Timur Dengan Kota Metro Provinsi Lampung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Gorontalo Dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bandung Dengan Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dengan Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali