Sekapur Sirih

Situs ini merupakan situs resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Situs ini memuat data dan informasi-informasi produk hukum baik produk hukum pusat maupun daerah. Disamping itu, situs ini memuat pula informasi mengenai buku-buku referensi tentang hukum yang dimiliki oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Lihat Selengkapnya

Berita Terkini

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali kembali menorehkan prestasinya. Kali ini Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali memperoleh penghargaan sebagai Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik serta atas kerjasamanya dan peran aktif dalam membina dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayahnya berdasarkan 6 (enam) aspek JDIH dalam rangka mewujudkan sistem integrasi informasi hukum

  • 09:27
  • 19/Sep/2017
  • Dewayu

Senin 18 September 2017, dilaksanakannya Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali, dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.

  • 08:29
  • 19/Sep/2017
  • Dewayu

Hari Rabu 14 September 2017 dilaksanakannya rapat mengenai pembahasan Rancangan Perda Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan di ruang rapat Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

  • 08:37
  • 14/Sep/2017
  • Dewayu
Lihat Selengkapnya

Produk Hukum

Cari Produk Hukum

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Status: MENCABUT PERDA PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2007

PERDA No 6 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Status: DICABUT DENGAN PERDA PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017

PERDA No 4 Tahun 2012

LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Status: MENCABUT PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2012

PERDA No 3 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018

Status: MENGUBAH PERDA PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2014

PERDA No 2 Tahun 2017

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018

Status: DIUBAH DENGAN PERDA PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2017

PERDA No 1 Tahun 2014

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Status: MENCABUT PERDA PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2005

PERDA No 1 Tahun 2017

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Status: MENCABUT PERDA PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 8 TAHUN 1998

PERDA No 4 Tahun 2017

PENETAPAN TAMBAHAN JUMLAH TERNAK POTONG SAPI BALI ANTAR PULAU

Status:

PERGUB No 40 Tahun 2004

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH PROVINSI BALI

Status:

PERGUB No 37 Tahun 2004

PENUTUPAN SEMENTARA PEMASUKAN KAMBING KE PROVINSI BALI

Status:

PERGUB No 36 Tahun 2004

Lihat Semua Produk Hukum

Galeri Foto

Situs Terkait