PERATURAN HUKUM TERBARU

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PHDI PROVINSI BALI, BENDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI, KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN (LISTIBYA)PROVINSI BALI, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI DAN REKTOR ISI DENPASAR NOMOR 117/PHDI-BALI /IX/ 2019, 005/MDA.PROV.BALI/IX/2019, 08 / LIST / 2019, 431 / 8291 / DISBUD / 2019, 2332 / ITS.5.2/ KS / 2019 TAHUN 2019

PENGUATAN DAN PELINDUNGAN TARI SAKRAL BALI

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2019

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION)

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN HUKUM TERPOPULER

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2019

KELAS DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2019

TATA CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN TANAH DAN BESARAN SEWA PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2019

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON EXTRADITION)

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2019

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELAKU OLAHRAGA BERPRESTASI

Sekapur Sirih

Situs ini merupakan situs resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Situs ini memuat data dan informasi-informasi produk hukum baik produk hukum pusat maupun daerah. Disamping itu, situs ini memuat pula informasi mengenai buku-buku referensi tentang hukum yang dimiliki oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Lihat semua produk hukum

PERDA

PERGUB

KEPGUB

INGUB

ARTIKEL HUKUM TERBARU

ETIKA PROFESI HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Suhrawardi K. Lubis
Tahun Terbit
2002
Penerbit
Sinar Grafika

DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN

T.E.U Badan / Pengarang
Salim HS, SH., MS
Tahun Terbit
1997
Penerbit
Sinar Grafika

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH, MA
Tahun Terbit
2002
Penerbit
PT RajaGrafindo Persada

YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA ( ONRECHTMATIGE DAAD )

T.E.U Badan / Pengarang
Chidir Ali, SH.
Tahun Terbit
1978
Penerbit
Binacipta

SELINTAS TENTANG UNDANG - UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
-
Penerbit
-

ARTIKEL HUKUM TERPOPULER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH, MA
Tahun Terbit
2002
Penerbit
PT RajaGrafindo Persada

PERATURAN UMUM UNTUK BAHAN BANGUNAN DI INDONESIA ( NI -3 PUBI 1970 ) OLEH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM TERBITAN KEEMPAT.

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
2008
Penerbit
-

DASAR - DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA,DRS.P.A.F.LAMINTANG,S.H.

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
2008
Penerbit
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1997

PERATURAN KONSTRUKSI KAYU INDONESIA ( NI -5 PKKI 1961 ) TERBITAN KE SEMBILAN APRIL 1977 OLEH DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM JAKARTA

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
2008
Penerbit
-

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL PENGARANG I WAYAN PARTHIANA, SH.MH. PENERBIT CV MANDAR MAJU/ 1990/ BANDUNG

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
2008
Penerbit
-

BERITA TERKINI

PEMBAHASAN RANPERGUB IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PEMBAHASAN RANPERGUB IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Minggu (15/9), Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali melaksanakan Rapat pembahasan Rapergub tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum dan HAM, Kabag Peraturan Perundang - undangan Provinsi, Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan dihadiri juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

ANGGOTA JDIH PROVINSI BALI