PERATURAN HUKUM TERBARU

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NOMOR 454/2493/B.KESRA TAHUN 2019

DOA BERSAMA SECARA SERENTAK

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 137 TAHUN 2018

PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 36 TAHUN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN PELAYANAN MINIMAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 35 TAHUN 2019

PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA ELEKTRONIK

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 26 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

PERATURAN HUKUM TERPOPULER

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2019

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI

KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PHDI PROVINSI BALI, BENDESA AGUNG MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI, KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN (LISTIBYA)PROVINSI BALI, KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI DAN REKTOR ISI DENPASAR NOMOR 117/PHDI-BALI /IX/ 2019, 005/MDA.PROV.BALI/IX/2019, 08 / LIST / 2019, 431 / 8291 / DISBUD / 2019, 2332 / ITS.5.2/ KS / 2019 TAHUN 2019

PENGUATAN DAN PELINDUNGAN TARI SAKRAL BALI

PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019
Status
Mengubah PERDA Nomor 10 Tahun 2018 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019

SINERGI, KOLABORASI DAN KONTRIBUSI PEMANFAATAN RUMAH BELAJAR

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2019

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 98 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

Sekapur Sirih

Situs ini merupakan situs resmi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Situs ini memuat data dan informasi-informasi produk hukum baik produk hukum pusat maupun daerah. Disamping itu, situs ini memuat pula informasi mengenai buku-buku referensi tentang hukum yang dimiliki oleh Biro Hukum dan HAM Provinsi Bali.

Lihat semua produk hukum

PERDA

PERGUB

KEPGUB

INGUB

ARTIKEL HUKUM TERBARU

ETIKA PROFESI HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Suhrawardi K. Lubis
Tahun Terbit
2002
Penerbit
Sinar Grafika

DASAR-DASAR HUKUM KEHUTANAN

T.E.U Badan / Pengarang
Salim HS, SH., MS
Tahun Terbit
1997
Penerbit
Sinar Grafika

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH, MA
Tahun Terbit
2002
Penerbit
PT RajaGrafindo Persada

YURISPRUDENSI INDONESIA TENTANG PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PENGUASA ( ONRECHTMATIGE DAAD )

T.E.U Badan / Pengarang
Chidir Ali, SH.
Tahun Terbit
1978
Penerbit
Binacipta

SELINTAS TENTANG UNDANG - UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
-
Penerbit
-

ARTIKEL HUKUM TERPOPULER

KEJAHATAN TERHADAP PEMALSUAN

T.E.U Badan / Pengarang
Drs.Adami Chazawi,S.H.
Tahun Terbit
2001
Penerbit
PT Raja Grafindo Persada

HIMPUNAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

T.E.U Badan / Pengarang
-
Tahun Terbit
2009
Penerbit
-

HUKUM PERBANDINGAN KONSTITUSI

T.E.U Badan / Pengarang
Dr.Jazim Hamidi,SH.,MH. Malik,SH.,MH.
Tahun Terbit
2010
Penerbit
-

ILMU HUKUM PAJAK (R SANTOSO BROTODIHARDJO,SH)

T.E.U Badan / Pengarang
R. Santoso Brotodihardjo. S.H.
Tahun Terbit
1982
Penerbit
Eresco, 1982, Jakarta

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM

T.E.U Badan / Pengarang
Prof.Dr.Soerjono Soekanto SH, MA
Tahun Terbit
2002
Penerbit
PT RajaGrafindo Persada

BERITA TERKINI

PEMBAHASAN RANPERGUB IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PEMBAHASAN RANPERGUB IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Minggu (15/9), Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali melaksanakan Rapat pembahasan Rapergub tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Hukum dan HAM, Kabag Peraturan Perundang - undangan Provinsi, Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan dihadiri juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

ANGGOTA JDIH PROVINSI BALI