JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-UndangUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2013

Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemcals And Pesticides In International Trade ( Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berb

  • 21 November 2013
  • Undang-Undang
  • Dilihat 580 kali
  • Diunduh 11 kali
Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemcals And Pesticides In International Trade ( Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berb
Jenis Dokumen : Undang-Undang
Nomor : 10
Judul : Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemcals And Pesticides In International Trade ( Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berb
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : UU
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 8 May 2013
Tanggal Pengundangan : 8 May 2013
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
  • 7 December 2022
  • Undang-Undang
  • Dilihat 1392 kali
  • Diunduh 55 kali
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
  • 28 September 2020
  • Undang-Undang
  • Dilihat 1446 kali
  • Diunduh 21 kali
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2o2o
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali