JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-masuk(ln No.104 & Tln No.163).
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 Dan Penetapan Peraturan Baru Ttg Mata-uang (ln No.95 & Tln No.158)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952
Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-tanah Dan Barang-barang Yang Tetap Lainnya Yg Mempunyai Titel Eropah. (ln No.1 & Tln No.182).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954
Pengubahan Propinsi Sunda Ketjil Mendjadi Propinsi Nusa Tenggara (ln No.66 & Tln No.595).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Mengubah Ordonnantie Bijzondere Strafbe Palingen (staatsblad 1948 No.17) Dan Uu Ri Dahulu No.8 Tahun 1848. (ln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (ln No.27 & Tln No.801).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Ris. (ln No.16 & Tln No.8)
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali