JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (ln No.33 & Tln No.237).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957
Pembubaran Daerah Makasar, Dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makasar Dan Daerah Jeneponto-takalang (ln No.2 & Tln No.1137).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Uu Darurat No.5 Th.1955 Ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (ln Th.1955 No.24) (ln No.51 & Tln No.856).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1952
Larangan Untuk Mempergunakan Dan Memasukkan Dalam Peredaran Uang Perak Lama Yang Dikeluarkan Berdasarkan Indische Muntwet 1912 (ln No.88 & Tln No.345).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1954
Menetapkan Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Jang Termaksud Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Indonesia 1948 No.141) Untuk Selandjutnja (ln No.12 & Tln No.498).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1953
Menaikkan Jumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.22 & Tln No.373).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954
Mentjabut Sifat Sebagai Alat Pembajar Jang Sah Dari Uang Kertas Pemerintah Jang Di Keluarkan Sebelum Penjerahan Kedaulatan(ln No.5 & Tln No.501).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1954
Pemungutan Tambahan Pembajaran Atas Pengiriman Keluar Negeri (ln No.22 & Tln No.525).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952
Ketentuan Kedudukan Hukum Kpd Bank Industri Negara (ln No.21 & Tln 206)
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955
Pencabutan Dan Penggantian Uu No. 14 Tahun 1953 (ln No.44 Th.1953) (ln No.38 & Tln No. 818).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957
Bank Tani Dan Nelayan. (ln No.70 & Tln No.1356).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958
Pengubahan Uu Mata Uang Tahun 1953 (uu No.27 Th.1953, Ln Th.1953 No.77) (ln No.46 & Tln No.1572)
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah Dan Pajak Kekayaan (ln No.87 & Tln No.346).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953
Ancaman Hukuman Thd Pembelian, Penerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Izin(ln No.51 & Tln No.424).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1953
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Militer Termaksud Dlm Pasal 34- Ayat 5 Staatsblad 1939 No.582 Sebagaimana Telah Diubah Dan Atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan(ln No.54 & Tln No.432).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia. (ln No.5 & Tln No.749).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955
Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti Indische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No.419) (ln No.15 & Tln No.777).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante(ln No.50 & Tln No. 1064).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952
Mengubah Dan Menambah Uu Pelabuhan Berat-barang (goederengeld-ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement) (ln No.39 & Tln No.248).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A Jg Dilampirkan Pada Rechtenordonnantie (staatsblad 1931no.471 (ln No.39 & Tln No.110).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali