JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582). (ln No.10)
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950
Perubahan Uu Postspaarbank (staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 Dan 197 Dan 1941 No.295. (ln No.12)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan Oleh Ris. (ln No.13 & Tln No.5)
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Ris. (ln No.16 & Tln No.8)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran. (ln No.19 & Tln No. 9).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat. (ln No.20)
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Negara Sumatera Selatan Oleh Ris. (ln No.22 & Tln No.10)
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950
Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak. (ln No.23 & Tln No.11).
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950
Susunan & Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan Dlm Lingkungan Peradilan Ketentaraan (ln No.24 & Tln No.12).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1950
Hukum Acara Pidana Pd Pengadilan Tentara (ln No.25 & Tln No.13).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1950
Penghapusan Pengadilan-pengadilan Landgerecht Dan Appelraad Dan Pembentukan Pengadilan2 Negeri & Pengadilan Tinggi (ln No.27 & Tln No.14)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1952
Pengadaan Bea-keluar Tambahan Sementara Atas Beberapa Barang (ln No.8 & Tln No.195).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1952
Perubahan Pokok Bea Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1952 (ln No.12 & Tln No.198).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1952
Ketentuan Kedudukan Hukum Kpd Bank Industri Negara (ln No.21 & Tln 206)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1952
Pungutan Tambahan Pokok-pajak Mengenai Pajak Kekayaan Untuk Tahun 1952 (ln No.29 & Tln No.216).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
Kewajiban Penggilingan Padi & Perdagangan Bahan Makanan (ln No.33 & Tln No.237).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1952
Mengubah Dan Menambah Uu Pelabuhan Berat-barang (goederengeld-ordonnantie) Beserta Peraturan Uang Berat Barang (algemeen Goederengeld Reglement) (ln No.39 & Tln No.248).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1952
Penyelesaian Tentang Negara Dizaman Pergolakan(ln No.59 & Tln No.275)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1952
Perubahan Mengenai Mulai Berlakunya Uu Darurat No.11 Th.1951 (uu Darurat Ttg Penetapan Berlakunya Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. Ln No. 76 Th. 1951. (ln No.75.)
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1952
Pengubahan Dan Penambahan Dari Ordon Nantie Op De Vennoot-schapsbelasting 1925, Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pemungutan Ini (ln No.83 & Tln No. 341).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali