JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1950
Peraturan Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (ln No.28)
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1950
Pemerintahan Jakarta Raya. (ln No.31 & Tln No.15)
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950
Pengeluaran Uang Kertas Atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat. (ln No.34 & Tln No.19)
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1950
Penurunan Cukai Tembakau. (ln No.37 & Tln No.21).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1950
Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri. (ln No.38 & Tln No.22).
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1950
Peraturan Tambahan Perjalanan Ke Luar Negeri. (ln No.39 & Tln No.23).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1950
Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Republik Indonesia Serikat. (ln No.41 & Tln No.24)
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1950
Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda (ln No.48 & Tln No.29)
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950
Mengubah Peraturan Gaji Militer 1950 (p.g.m. 1950). (ln No.49)
Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1950
Perubahan Peraturan Pemberian Pensiun & Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat. (ln No.50 & Tln No.31)
Undang-Undang Darurat Nomor 29 Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-kejahatan Dan Pelanggaran-pelanggaran Yang Dilakukan Dalam Masa Pekerjaan Oleh Para Pejabat, Yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat Dalam Tingkat Pertama Dan Tertinggi Diadili Oleh Mahkamah Agung Indonesia
Undang-Undang Darurat Nomor 30 Tahun 1950
Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat (ris). (ln No.57 & Tln No.38)
Undang-Undang Darurat Nomor 31 Tahun 1950
Pemungutan Cukai-bea Berat-barang (ln No.63 & Tln No.44).
Undang-Undang Darurat Nomor 32 Tahun 1950
Perubahan Tariefordonnantie (staatsblad 1910 No.628 Jo. Staatsblad 1934 No.471). (ln No.65 & Tln No.47)
Undang-Undang Darurat Nomor 33 Tahun 1950
Mencabut Kembali Uu Darurat No.6 Th.1950 (ln No.7). (ln No.66 & Tln No.53).
Undang-Undang Darurat Nomor 34 Tahun 1950
Mengubah Uu Darurat No.25 Tahun 1950, Mengenai Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai-pegawai Ris. (ln No.74 & Tln No.65).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
B U R S A (ln No.79 & Tln No.147).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (ln No.86 & Tln No.151).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan Dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (ln No.87
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali