Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950
Penetapan Berlakunya Uu, Uu Darurat Dan Ordonansi-ordonansi Mengenai Masalah2 Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ln No.78 & Tln No. 71).
Undang-Undang Darurat Nomor 37 Tahun 1950
Perubahan Ordonansi Peralihan 1944, Ordonansi Pajak Upah Dan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932. (ln No.79 & Tln No. 72).
Undang-Undang Darurat Nomor 38 Tahun 1950
Tambahan Dan Perubahan Uu Pajak Peredaran 1950 (uu Darurat No.12 Th.1950) (ln No.80 & Tln No.73).
Undang-Undang Darurat Nomor 39 Tahun 1950
Memungut Opsenten Atas Bea-bea Masuk Selama Tahun 1951. (ln No.81 & Tln No.74).
Undang-Undang Darurat Nomor 40 Tahun 1950
Surat Perjalanan Republik Indonesia. (ln No.82 & Tln No. 75).
Undang-Undang Darurat Nomor 41 Tahun 1950
Menaikan Bea Yang Dikenakan Untuk Memperoleh Dokumen-dokumen Imigrasi. (ln No.83 & Tln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 42 Tahun 1950
Bea-bea Imigrasi 1950. (ln No.84 & Tln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 43 Tahun 1950
Perubahan Pasal 15 Zegelverordening 1021 (ln No.85 & Tln No.78).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Hukum Pidana bagian khusus ( kuhp buku II ) JILID 2
Hukum Pidana bagian khusus ( kuhp buku II ) JILID…
Brig. Jen. Pol. drs. H. A.K. Moch Anwar S.H (dading)
Pengantar Hukum Pajak
Pengantar Hukum Pajak
H. Bohari, SH., MS
Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbahurui
Undang-undang Hak Cipta yang telah diperbahurui
Pengantar : Prof. Padmo Wahjono, SH, dan Komentar : DR.…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial