Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1951
Pengenaan Tambahan Opcenten Atas Bensin Dan Sebagainja. (ln No.96 & Tln No.159).
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Masih Terbukanja Dinas Tahun Anggaran 1950. (ln No.98 & Tln No.161).
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1951
Perubahan Dan Penambahan Ordonansi Padjak Peralihan Tahun 1944. (ln No.103 & Tln No.162).
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1951
Perubahan Beberapa Pos Tarip Bea-masuk(ln No.104 & Tln No.163).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1951
Memperpanjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dlm Psl 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad Utk Indonesia 1948 No.141) (ln No.122 & Tln No.181)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1950
Penetapan Jabatan Komisaris Pemerintah Untuk Daerah Negara Jawa Timur (ln No.86)
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran-negara Ris Dan Berita Negara Ris Tentang Mengeluarkan, Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Uu Federal Dan Peraturan Pemerintah. (ln No.1)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950
Pungutan Tambahan Pajak Mengenai Pajak Kekayaan Dan Pajak Perseroan Tahun 1950. (ln No.4)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950
Penerimaan Anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. (ln No.5)
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1950
Peraturan Gaji Militer 1950. Peraturan Gaji Militer 1950 (p.g.m. 1950).(ln No.6)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950
Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota (ln No.7 & Tln No.3).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1950
Perguruan Tinggi (ln No.9)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1950
Untuk Mengadakan Tambahan Peraturan Keadaan Perang (keputusan Raja Tertanggal 13 Desember 1939 No.32, Staatsblad Indonesia Th.1939 No.582). (ln No.10)
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950
Perubahan Uu Postspaarbank (staatsblad 1934 No.653 1937 No.176 Dan 197 Dan 1941 No.295. (ln No.12)
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Daerah Negara Pasundan Oleh Ris. (ln No.13 & Tln No.5)
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950
Tata-cara Perubahan Susunan Kenegaraan Dari Wilayah Ris. (ln No.16 & Tln No.8)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950
Pajak Peredaran. (ln No.19 & Tln No. 9).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1950
Pinjaman Darurat. (ln No.20)
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1950
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Negara Sumatera Selatan Oleh Ris. (ln No.22 & Tln No.10)
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1950
Penyelesaian Urusan Pemulihan Hak. (ln No.23 & Tln No.11).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial