JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1952
Pemungutan Pajak Verponding Untuk Tahun 1953 Dan Berikutnya. (ln No.90 & Tln No. 356).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951
Perubahan Rechtenordonnantie(staadsblad 1882 No.240 Jo, Staatsblad 1931 No.471. (ln No.10 & Tln No. 82). Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1951
Menaikkan Djumlah Maksimum Porto & Bea (ln No.11 & Tln No.84)
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1951
Mengubah Dan Menambah Peraturan Dalam Staadsblad 1916 No.47 (ln No.14 & Tln No.85).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1951
Tambahan Uu Darurat No.37 Th.1950 Ttg Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 Ordonansi Padjak Upah Dan Ordonansi Padjak Kekajaan 1932. (ln No.15 & Tln No.86).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951
Mengubah Grondhuurordonnantie (staadsblad 1918 No.88) & Vorstenlandsch Grond Huurreglement (staatsblad 1918 No.20) (ln No.25 & Tln No.91).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1951
Memperpandjang Waktu Berlakunja Aturan Hukuman Termaksud Dalam Pasal 3 Ajat 2 Ordonansi (staatsblad 1948 No.141) (ln No.26 & Tln No.92).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A Jg Dilampirkan Pada Rechtenordonnantie (staatsblad 1931no.471 (ln No.39 & Tln No.110).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1951
Memperpandjang Berlakunja Opcenten Atas Beberapa Matjam Tjukai (ln No.43 & Tln No.115).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951
Pentjabutan Kembali Peraturan Gadji Militer (ln No.69).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1951
Penetapan Berlakunja Uu Darurat No.19 Th.1950 Untuk Para Anggauta Tentara Angkatan Laut Dan Angkatan Udara. (ln No.76).
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Mengubah Ordonnantie Bijzondere Strafbe Palingen (staatsblad 1948 No.17) Dan Uu Ri Dahulu No.8 Tahun 1848. (ln No.78).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951
B U R S A (ln No.79 & Tln No.147).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1951
Pemungutan Pajak Verponding Atas Th.1951 (ln No.86 & Tln No.151).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951
Penilaian Dari Bagian-bagian Pendapatan & Kekajaan, Baik Jang Diperoleh Maupun Jang Berada Dlm Uang Asing, Untuk Pemungutan Padjak Peralihan, Padjak Upah, Padjak Perseroan Dan Padjak Kekajaan & Tentang Perubahan Ordonansi Padjak Peralihan 1944 (ln No.87
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (ln No.88 & Tln No.153). Penimbunan Barang-barang. (ln No.90 & Tln No.155).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951
Penimbunan Barang-barang
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1951
Membatasi Masa Berlakunja Uu Padjak Peredaran 1950. (ln No.93 & Tln No.156).-
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951
Pemungutan Padjak-pendjualan. (ln No.94 & Tln No.157).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951
Penghentian Berlakunja Indische Muntwet 1912 Dan Penetapan Peraturan Baru Ttg Mata-uang (ln No.95 & Tln No.158)
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
AKSI Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media Kompilasi Berita KPAI 2014
AKSI Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media Kompilasi…
 Asrorun Ni'am Sholeh, dkk.
ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat…
 Dr. Juniver Girsang, SH, MH
KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)
KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)
 Dr. Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
Prof. Moeljatno
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISESASE (COVID-19)
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS…
 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali