JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.56 & Tln No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.57 & No.1091).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten2 Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.58 & Tln 1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Besar Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara (ln No.59 & Tln No.1092).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota2 Kecil Dalam Lingk. Daerah Prop. Sumatera Utara(ln No.60 & Tln No.1092)
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955
Pengeluaran Kredit Guna Pembangunan Perindustrian Dalam Sektor Partikelir. (ln No.1 & Tln No.742).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955
Bank Negara Indonesia. (ln No.5 & Tln No.749).
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955
Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti Indische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No.419) (ln No.15 & Tln No.777).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955
Larangan Utk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah (ln No.18 & Tln No.781).
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1955
Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin. (ln No.24 & Tln No.798).
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955
Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Uu No. 18 Th.1953 (ln No.48 Th.1953) (ln No.25).
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (ln No.27 & Tln No.801).
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955
Tindak Pidana Imigrasi. (ln No.28 & Tln No.807).
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955
Kependudukan Orang Asing. (ln No.33 & Tln No.812).
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1955
Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikan2 Rokok Bagi Badan Urusan Tembakau (krosok Centrale) (ln No.34 & Tln No.813).
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1955
Perubahan Uu Darurat Ttg Tindakan2 Sementara Utk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan & Acara Pengadilan2 Sipil (ln No.36 & Tln No.816)
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1955
Perubahan Pasal 4 Uu No.12 Th.1953 (ln Tahun 1953 No.42) (ln No.37 & Tln No.817).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1955
Pencabutan Dan Penggantian Uu No. 14 Tahun 1953 (ln No.44 Th.1953) (ln No.38 & Tln No. 818).
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1955
Penunjukkan Bagian Pembikinan Sera Dan Vakasi Dari Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perush. Negara Dlm Arti Indischeindische Bedrijvenwet (staatsblad 1927 No. 419) (ln No.42 & Tln No. 826).
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1955
Menghentikan Berlakunya Uu Darurat No.5 Th.1955 Ttg Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (ln Th.1955 No.24) (ln No.51 & Tln No.856).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali