JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganUndang-Undang Darurat
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957
Peraturan Umum Retribusi Daerah. (ln No.57 & Tln No.1288).
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1957
Menambah Uu No.21 Th.1952 Ttg Menetapkan Uu Darurat Ttg Hak Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai2 Ris (uu Darurat No.25 Dan 34 Th.1950) Sbg Uu Ri.(ln No.58)
Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957
Penetapan Pembebasan Bank Indonesia Dari Kewajiban Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 16 Ayat 1 Uu Pokok Bank Indonesia1953 Selama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Kep. Dewan Moneter Tgl 2 Peb.1957 No.23 Yg Diadakan Berdasarkan Psl 16 Ayat 3 Uu Pokok Bi 1953 (uu No.
Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1957
Kedudukaan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante (ln No.62 & Tln No. 1324).
Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1957
Pajak Bangsa Asing. (ln No.63 & Tln No.1345).
Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1957
Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dsb. & Kenaikan Bea-masuk Atas Bir (ln No.64 & Tln No.1346).
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1957
Bank Tani Dan Nelayan. (ln No.70 & Tln No.1356).
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau. (ln No.75).
Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957
Perubahan Uu Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat. (ln No.76 & Tln No.1360).
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957
Perubahan Uu No.12 Th.1956 Ttg Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Tengah. (ln No.77)
Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-1 Maluku. (ln No.79)
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957
Pembentukan Daerah2 Swatantra Tk-ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tk-i Maluku (ln No.80)
Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1957
Mengubah Uu Darurat No.15 Th.1957, Ttg Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante. (ln No.81 & Tln No.1361).
Undang-Undang Darurat Nomor 25 Tahun 1957
Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat. (ln No.82 & Tln No.1399).
Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957
Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (militer Sukarela) (ln No.83 & Tln No.1400).
Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957
Penagihan Pajak Negara Dgn Surat Paksa (ln No.84 & Tln No.1402).
Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1956
Perubahan Dan Tambahan Uu Darurat No.8 Th.1954 Ttg Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat (ln No.45 & Tln No.1060).
Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956
Pengubahan Uu No.2 Th.1956 (ln No.4) (ln No.46 & Tln No.1061)
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante(ln No.50 & Tln No. 1064).
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kabupaten Dlm Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan(ln No.55 & Tln No.1091).
Total:168

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali