JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013
Statuata Institut Pertanian Bogor
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013
Statuata Institut Teknologi Bandung
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2013
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2013
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (perum) Pengerukan Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013
Susunan Organisasi, Personalia, Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013
Pengelolaan Limbah Radioaktif
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013
Investigasi Kecelakaan Transportasi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999
Pengalihan Kedudukan Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Perusahan Perseroan (persero) Pt. Bank Mandiri Dlm Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum. (ln No.224)
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999
Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menter
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999
Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta Ii
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
Perusahaan Umum (perum) Jasa Tirta I
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999
Erubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (pt. Bukopin).
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Industri Sandang I Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Sandang Ii.
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999
Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Hotel Dan Tourist Nasional (natour Ltd) Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Hotel Indonesia Internasional.
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali