JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013
Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tenteng Peraturan Pemberhentian Pegawi Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2015
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Bulog
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002
Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara. (ln No.13)
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Moda.l Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Rajawali Nusantara Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pariwisata
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2010
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kebandarudaraan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Pengoperasian Pesawat Udara Yang Melakukan Penerbangan Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003
Perubahan Atas Pp No. 29 Th.2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (ln No.20)
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2016
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Amarta Karya
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003
Penundaan Kelima Berlakunya Pp No.39 Th.1998 Ttg Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. (ln No.40 & Tln No.4280)
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001
Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta. (ln No.97 & Tln No.4122)
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (ln No.100 & Tln No.4124)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999
Pencabutan Ixin Usaha Pembubaran Dan Likuidasi Bank
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali