JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002
Perubahan Atas Pp No.34 Th. 85 Ttg Pemberian Tunjangan Veteran Kpd Veteran Ri Sbgmana Tlh Diubah Dg Pp No.34/2001. (ln No.90)
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri. (ln No.141)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Gas Negara. (ln No.3)
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011
Penetapan Pt Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (persero) Pt Geo Dipa Energi
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002
Penjualan Saham Milik Ngr Ri Pd Persero Pt. Tambang Batubara Bukit Asam. (ln No.103)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Asuransi Jiwasraya. (ln No.33)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001
Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Kedlm Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Gas Negara. (ln No.15)
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Damri
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2002
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yg Berlaku Pada Departemen Sosial. (ln No.89 & Tln No.4222)
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004
Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak. (ln No.1 & Tln No.4353)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sekretariat Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2011
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura I
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2008
Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Pt Kertas Basuki Rachmat
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004
Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (ln No. 107 & Tln No. 4424)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Total:1.680

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali