JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 197 Tahun 1991

Penetapan Perubahan Nama Dan Batas Wilayah Kelurahan Besang, Pekandelan, Klungkung Kota, Kampung Lebah, Kampung Jawa Dan Kelurahan Galiran, Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung

Penetapan Perubahan Nama Dan Batas Wilayah Kelurahan Besang, Pekandelan, Klungkung Kota, Kampung Lebah, Kampung Jawa Dan Kelurahan Galiran, Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung
Jenis Dokumen : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor : 197
Judul : Penetapan Perubahan Nama Dan Batas Wilayah Kelurahan Besang, Pekandelan, Klungkung Kota, Kampung Lebah, Kampung Jawa Dan Kelurahan Galiran, Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat Ii Klungkung
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : PERPU
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 1 January 1970
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) Dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali