JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Paj
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006
Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2008
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010
Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009
Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Tahun 2006.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011
Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah Otonom Baru
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali