Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenda-raan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permen-dagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Lapangan Udang Dan Lapangan Kerisi.
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 Tetang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial