Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Malang.
Perubahan Keempat Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Da
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 Tentang Apbd Prov. Sulawesi Barat Ta.2005.
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingk. Ddn, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dprd.
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaran Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Tahun 2006.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Batas Daerah Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Batas Daerah Kabupaten Wonogiri Dengan Kabupaten Karangayar Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pt.askes (persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dan Rumah Sakit Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…
Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah Daerah
Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintah…
Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H.Lindsey Parris

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial