JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005
Pengesahan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No.2 Th.2005 Tentang Apbd Prov. Sulawesi Barat Ta.2005.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2007
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013
Batas Daerah Kota Bengkulu Dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tent
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007
Kerja Sama Pembangunan Perkotaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2010
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tenta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2007
Perubahan Ketiga Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2011
Uraian Tugas Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2011
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2011
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2010-2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005
Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali