JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Tolitoli Dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009
Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementrian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007
Batas Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi Jawa Tengah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2016
Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Nganjuk Dan Kabupaten Nganjuk Dengan Kabupaten Tulungagung
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Karanganyar Dengan Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017
Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009
Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008
Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012
Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005
Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kapuas Dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017
Batas Daerah Kota Gorontalo Dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali