JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005
Perubahan Atas Permendagri No.12 Th.2005 Ttg Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Paj
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Berm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali