JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2008
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Berm
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Seluma Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005
Perubahan Atas Permendagri No.12 Th.2005 Ttg Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2007
Perubahan Kedua Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2008
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2011
Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Sampang Dengan Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2008
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009
Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Kepahiang Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009
Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2016
Pendelegasian Wewenang Penunjukan Dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2005.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2023. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali