Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tent
Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tenta
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pt.askes (persero) Dan Anggota Keluarganya Di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, Dan Rumah Sakit Daerah.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/kota.
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2010-2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Penetapan Kabupaten Siak Sebagai Daerah Penghasil Sumur Minyak Bumi Lapangan Sabak Dan Pedada Area.
Batas Daerah Kabupaten Bantul Dengan Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Penetapan Kabupaten Natuna Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Lapangan Udang Dan Lapangan Kerisi.
Penetapan Kabupaten Musi Rawas Sebagai Daerah Penghasil Sumur Gas Bumi Suban 4.
Batas Daerah Kabupaten Pemalang Dengan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial