JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007
Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Dan Gas Bumi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2011
Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2008
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingk. Ddn, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dprd.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2011
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010
Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali