Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Dan Gas Bumi.
Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Batas Daerah Kabupaten Seluma Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/pegawai Di Lingk. Ddn, Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dprd.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011
Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Wilayah Aministrasi Pulau Lereklerekan
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Th.2007.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial