JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2008
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Depdagri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Alokasi Penggunaan Lahan Blok I Di Kawasan Efektif Pariwisata Padangbai Mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata Candidasa Kabupaten Karangasem.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Th.2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalamnegeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007
Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air Th.2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005
Pedoman Pelaksanaan Bagian Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan Di Lingk. Ddn.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011
Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Boyolali Dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2013
Tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011
Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007
Perubahan Kelima Atas Permendagri No.15 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kend. Bermotor & Bea Balik Nama Kend. Bermotor Yg Belum Tercantum Dlm Permendagri No.9 Th.2007 Ttg Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor & Bea Balik Nama
Total:816

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali