Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penun Jukan Pe Jabat-pe Jabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menanda Tangani Daftar Pembukuan Admi-nistratif (dpa) Dan Menanda Tangani Pengesahan Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (spj) Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Untuk Tahun Ang

Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penun Jukan Pe Jabat-pe Jabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menanda Tangani Daftar Pembukuan Admi-nistratif (dpa) Dan Menanda Tangani Pengesahan Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (spj) Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Untuk Tahun Ang
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 73
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penun Jukan Pe Jabat-pe Jabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menanda Tangani Daftar Pembukuan Admi-nistratif (dpa) Dan Menanda Tangani Pengesahan Hasil Pemeriksaan Surat Pertanggung Jawaban (spj) Atas Nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Untuk Tahun Ang
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 1 January 1970
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial