Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 20
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 14 October 2024
Tanggal Pengundangan : 14 October 2024
Subjek : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2024 (20) : 45 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : S. M. MAHENDRA JAYA

Catatan Status


  1. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  2. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
  3. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
  4. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  5. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
  6. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
  7. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
  8. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  9. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial