JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 1
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 9 January 2023
Tanggal Pengundangan : 9 January 2023
Subjek : PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2023 (1) : 3 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : Wayan Koster

Catatan Status

  1. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali