Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 68
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 21 December 2022
Tanggal Pengundangan : 21 December 2022
Subjek : SATUAN BIAYA JASA KANTOR
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2022 (69) : 28 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : Bahasa Indonesia
Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : Wayan Koster

Catatan Status


  1. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  2. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  3. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  4. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  5. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  6. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  7. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  8. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Provinsi Bali
  9. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali
  10. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Transport Kepada Anggota Polisi Jalan Raya (pjr) Polda Bali Dalam Rangka Pengawalan Pejabat Dan Tamu Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial