Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 68
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 21 December 2022
Tanggal Pengundangan : 21 December 2022
Subjek : SATUAN BIAYA JASA KANTOR
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2022 (69) : 28 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : Bahasa Indonesia
Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : Wayan Koster

Catatan Status


  1. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  2. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  3. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  4. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  5. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  6. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  7. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  8. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2020 tentang Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Tim Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Provinsi Bali
  9. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Honorarium Tim Pembina Samsat Provinsi Bali
  10. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Transport Kepada Anggota Polisi Jalan Raya (pjr) Polda Bali Dalam Rangka Pengawalan Pejabat Dan Tamu Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2002
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tananaman Pangan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial