Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, 
Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan 
Dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 16
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali
T.E.U. : BALI (PROVINSI)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : DENPASAR
Tanggal Penetapan : 19 April 2011
Tanggal Pengundangan : 19 April 2011
Subjek : BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA PROVINSI BALI
Status : Tidak Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2011 (16) : 13 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : INDONESIA
Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : MADE MANGKU PASTIKA

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2002
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tananaman Pangan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial