Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 58
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
T.E.U. : PROVINSI BALI
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : BALI
Tanggal Penetapan : 23 December 2019
Tanggal Pengundangan : 23 December 2019
Subjek : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
Status : Tidak Berlaku
Sumber : BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 61
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : INDONESIA
Pemrakarsa : Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
Penandatangan : WAYAN KOSTER

Catatan Status


  1. Dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  2. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  3. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
  4. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
  5. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
  6. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
  7. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
  8. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
  9. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
  10. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Bali
  11. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali
  12. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
  13. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali
  14. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bali
  15. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bali
  16. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Bali
  17. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali
  18. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
  19. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
  20. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
  21. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
  22. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali
  23. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bali
  24. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali
  25. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana Provinsi Bali
  26. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
  27. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
  28. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
  29. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
  30. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
  31. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali
  32. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Bali
  33. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Bali
  34. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
  35. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali
  36. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Bali
  37. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali
  38. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Bali
  39. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Bali
  40. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bali

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penugasan Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Untuk Melakukan Kerja Sama Dalam Pengembangan, Pembiayaan Dan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Berbasis Kereta.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Tarif Penumpang Angkutan Umum Trans Sarbagita Di Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial