Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 41
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan
T.E.U. : Provinsi Bali
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 18 October 2019
Tanggal Pengundangan : 18 October 2019
Subjek : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN
Status : Berlaku
Sumber : BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 41
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Penandatangan : WAYAN KOSTER

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender
Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur
Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial