JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 59
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : BALI
Tanggal Penetapan : 30 July 2018
Tanggal Pengundangan : 30 July 2018
Subjek : TEKNIS DAERAH - RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
Status : Tidak Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2018 (59) : 7 Hlm
Urusan Pemerintahan : Kesehatan
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : -
Penandatangan : Made Mangku Pastika

Catatan Status

  1. Dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara
  2. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/jasa Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Indera Provinsi Bali

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Rencana Kontingensi Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Dan Pelindungan Masyarakat
Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali