Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah
Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 36
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Daerah
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Denpasar
Tanggal Penetapan : 28 May 2018
Tanggal Pengundangan : 28 May 2018
Subjek : Pendelegasian - Perjanjian Kerja Sama Daerah
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2018 (36) : 4 Hlm
Urusan Pemerintahan : Sosial
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : -
Penandatangan : Made Mangku Pastika

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tarif Layanan Objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial