JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 88
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali
T.E.U. : Bali (Provinsi)
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Denpasar
Tanggal Penetapan : 29 December 2017
Tanggal Pengundangan : 29 December 2017
Subjek : TEKNIS - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Status : Tidak Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2017 (88) : 9 Hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : -
Penandatangan : Made Mangku Pastika

Catatan Status

  1. Dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
  2. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 114 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Operasi Gabungan Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengarusutamaan Gender
Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Biaya Penunjang Operasional Gubernur Dan Wakil Gubernur
Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali