JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 118
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 118 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Bali
T.E.U. : PROVINSI BALI
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 28 December 2016
Tanggal Pengundangan : 28 December 2016
Subjek : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BALI
Status : Tidak Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2016 (118) : 15 hlm
Urusan Pemerintahan : Pendidikan
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
Penandatangan : MADE MANGKU PASTIKA

Catatan Status

  1. Dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan
  2. Mencabut Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Provinsi Bali

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2002
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tananaman Pangan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali