JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganPeraturan Gubernur BaliPeraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
Jenis Dokumen : Peraturan Gubernur Bali
Nomor : 46
Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
T.E.U. : PROVINSI BALI
Singkatan Jenis : PERGUB
Tempat Penetapan : Bali
Tanggal Penetapan : 4 August 2016
Tanggal Pengundangan : 4 August 2016
Subjek : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
Status : Berlaku
Sumber : BD PROVINSI BALI 2016 (46) : 4 hlm
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : Hukum Pemerintahan
Bahasa : Indonesia
Pemrakarsa : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
Penandatangan : MADE MANGKU PASTIKA

Catatan Status

  1. Mengubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
  2. Diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
  3. Mengubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah
  4. Mengubah Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sanksi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025
Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026
Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2002
Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tananaman Pangan
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali