Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999
Jenis Dokumen : Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor : 7
Judul : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-undang No 22 Tahun 1999
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : PERDA
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 10 March 2004
Tanggal Pengundangan : 11 March 2004
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 9, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 7
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : INDONESIA
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Catatan Status


  1. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang
  2. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
  3. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah
  4. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengaturan,perijinan,pengawasan Dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
  5. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pengaturan,perijinan,pengawasan Dan Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan
  6. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa
  7. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1990/1991
  8. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992
  9. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Serta Pemberian Sumbangan/banguanan Kepada Pemerintah Desa Dan Pemerintah Kelurahan
  10. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusn Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Peternakan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat Ii
  11. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Perikanan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat Ii
  12. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Perkebunan Kepada Kabupaten Daerah Tingkat Ii
  13. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Kabupaten Dati Ii
  14. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Kepada Kabupaten Dati Ii
  15. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Perintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Di Bidang Kepariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat Ii
  16. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 1989 tentang Usaha Pondok Wisata
  17. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 1989 tentang Usaha Pondok Wisata
  18. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 1989 tentang Bar
  19. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan
  20. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 1984 tentang Kota-kota Lain Di Luar Wilayah Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kabupaten, Kotamadya, Dan Kota Administratif Dapat Dibentuk Kelurahan
  21. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa
  22. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pungutan Desa
  23. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya
  24. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan Dan Penghapusan Kelurahan
  25. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa
  26. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa
  27. Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan Dan Penghapusan Desa

Dokumen


Produk Hukum Lainnya yang Sejenis


Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Peternak

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum

Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial