JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Presiden
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2004
Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004
Pendirian Universitas Khairun
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2005
Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2005
Perpanjangan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir
Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2005
Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1999
Pengesahan Pesetujuan Atara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2003
Perubahan Status Jembatan Tol Citarum Rajamandala Dan Jembatan Tol Mojokerto Sebagai Jembatan Umum Tanpa Tol
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2003
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003
Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003
Tunjangan Tenaga Kependidikan.
Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999
Perubahan Ataskeppres No. 53 Th. 1985 Tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dgn Keppres No. 3 Th 1991.
Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004
Pengesahan Revised Constitution Of The Asia Pacific Telecommunication, New Delhi 2002 (konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik Yang Diperbaharui, New Delhi 2002)
Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001
Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar Dan Tanda-tanda Kehormatan
Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003
Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Perusahaan Listrik Negara
Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2003
Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ruas Dawuan-sadang Dan Ruas Padalarang-cikamuning Sebagai Bagian Dari Jalan Tol Cikampek-purwakarta-padalarang Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008
Pembentukan Panitia Sosial Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Menteri Negara Koordinator
Total:1.146

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali